Selasa 23 Jun 2015 06:30 WIB

Risma Miliki Peluang Tertinggi dalam Survei Partai Demokrat

Red: Bilal Ramadhan

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (kedua kiri) memimpin langsung proses pemadaman kebakaran Toko Aman Jaya di Keputran, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/6). (Antara/Didik Suhartono)

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Nama Wali Kota petahana Tri Rismaharini menjadi yang tertinggi berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan Partai Demokrat menentukan calon kepala daerah Surabaya periode 2015-2020.

"Nama Bu Risma masih tertinggi dari semua calon kepala daerah yang bermunculan," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Senin (22/6).

Namun, politisi yang juga seorang birokrat tersebut enggan menyebut angka pasti hasil survei yang dilakukan partainya, termasuk siapa nama-nama yang berada di urutan kedua, ketiga dan seterusnya. "Jangan disebut dulu angkanya. Tapi yang pasti memang Bu Risma masih tertinggi dibandingkan calon lainnya," kata Gubernur Jatim itu.

Pihaknya juga mengakui tak menutup kemungkinan akan berkoalisi dengan partai politik manapun, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengusung Tri Rismaharini sebagai calon wali kota pada Pilkada serentak, 9 Desember mendatang.

Kendati demikian, terkait sikap Partai Demokrat dalam Pilkada Surabaya, partainya belum menentukan sikap, meski semua kemungkinan masih terjadi, termasuk jika nanti tidak mengusung calon.

"Dalam Pilkada itu ada dua kepentingan, yakni kepentingan calon untuk menang dan kepentingan membesarkan partai pada Pemilu 2019 mendatang. Jika kedua kepentingan itu tidak ada, ya dicarikan alternatif ketiga. Bentuknya apa ? itu juga masih dicari," tukasnya.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa dalam politik tidak mengambil keputusan atau tidak berpendapat termasuk bagian dalam keputusan. "Jika nanti ada kader partai yang maju, dan dilihat tidak ada manfaatnya untuk partai berarti tidak termasuk kepentingan yang nomor dua tadi. Makanya dilihat nanti saja seperti apa," ucapnya.

Sementara itu, wacana yang muncul terkait ide pemilihan dilakukan secara aklamasi, Pakde Karwo mengakui sulit terwujud karena bertentangan dengan Undang-Undang. "Saya sempat bertemu KPU membahas masalah ini dan dikatakan jika hanya ada satu pasangan yang mendaftar maka pendaftaran diundur 10 hari," kata Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika