REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Program transmigrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikritik warga Papua karena dianggap akan menjadikan masyarakat asal sebagai kelompok minoritas.

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menolak program transmigrasi yang direncanakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Lukas menilai, masyarakat Papua akan merasa menjadi warga minoritas di tanahnya sendiri. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan sosial, yang memicu terjadinya konflik antar masyarakat asli Papua dan non asli Papua. Sebelumnya, program transmigrasi tersebut mendapat penolakan dari sebagian warga Sulawesi Utara (Sulut). Mereka menerbitkan petisi menolak wilayah Sulut sebagai salah satu daerah tujuan transmigran.

 Namun demikian Marwan segera mengklarifikasi atas penolakan tersebut. "Program Transmigrasi pada masa pemerintahan saat ini bukan hanya sekedar memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi juga ada pembekalan keahlian bagi transmigran dan penduduk setempat untuk memanfaatkan potensi SDA yang ada," kata Menteri Marwan, kepada Republika, Kamis (18/6).

Dengan adanya beberapa penolakan seperti kekhawatiran gubernur Papua dan juga warga Sulawesi Utara tersebut,  menteri Marwan melakukan klarifikasi dengan memberikan penjelasan terkait dengan solusi untuk menanggulangi permasalahan yang dikhawatirkan. Yaitu dengan memfasilitasi agar pendatang dan masyarakat pribumi bisa berbagi peran dalam memanfaatkan potensi SDA yang ada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika