REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso menyarankan, Badan Intelejen Negara (BIN) ke depan harus mampu berkolaborasi dengan kedutaan besar (Kedubes) Indonesia di seluruh negara sahabat. Misalnya, dengan menempatkan tim intelijen BIN dalam kelembagaan Kedubes. Bahkan, harus ada pejabat BIN yang duduk sebagai pejabat senior di tiap Kedubes Indonesia.

Hal itu mengingat, Kedubes menjadi wilayah rawan terhadap aksi-aksi intelijen dari negara lain. "BIN harus membentuk tim di setiap kedutaan di negara sahabat yang jadi pejabat senior," kata Priyo di gedung DPR, Senayan, Rabu (17/6).

Politikus Partai Golkar yang juga ikut merumuskan UU Intelejen ini, tantangan BIN ke depan mengharuskan kepala BIN mampu mengkoordinasikan bidang intelejen pada setiap lembaga negara yang memiliki fasilitas ini. Bukan hanya berkolaborasi dengan intelejen di TNI dan Polri, melainkan juga harus mampu berkoordinasi dengan intelijen di kejaksaan, bahkan pemerintah daerah dan Kedubes.

Priyo mengatakan di periode lalu, DPR sudah mengupayakan untuk memberi penambahan anggaran pada BIN. Sebab, Indonesia ingin mengejar ketertinggalan dunia intelijen dari negara-negara besar lainnya. Bahkan, imbuh Priyo, BIN harus memiliki alat intelijen canggih, yang saat ini hanya mampu diproduksi empat negara, Amerika Serikat, Jerman, Rusia, dan Israel.

Menurut Priyo, kemampuan alat yang dimiliki BIN saat ini memang sudah canggih, namun masih kalah dibandingkan empat negara produsen alat intelejen tercanggih di dunia itu. Dari sisi kemampuan sumber daya manusia, Indonesia sudah siap menghadapi cyber war, namun, peralatan masih belum.

Ketua pembina Asosiasi Android Indonesia tersebut mengatakan, kemampuan hacker Indonesia dan Cina paling ditakuti oleh negara lain. Namun, sampai saat ini, hacker-hacker Indonesia tidak pernah diperhatikan pemerintah Indonesia. "Kita punya potensi dan memiliki kemampuan menghadapi cyber war," tegas Priyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika