REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, memastikan pembenahan saluran air dan sistem drainase di jalan nasional pantai utara (pantura) Jawa akan menjadi prioritas Pemerintah.
"Program pembangunan drainase jalan nasional telah disepakati di 2016. Ini tidak hanya di pantura, di seluruh jalan nasional, tapi pantura menjadi prioritas," katanya menanggapi hasil audit pemeliharaan BPK mengenai jalan pantura Jawa tahun 2013 dan 2014 di Jakarta, Rabu.
Basuki mengatakan pembenahan tersebut dilakukan mengingat jalur pantura merupakan jalan yang menjadi tumpuan dan koridor transportasi di Jawa serta arus logistik bagi komoditas unggulan berbasis industri barang dan jasa di kawasan sekitar.
Untuk itu, pemerintah akan memperbaiki saluran air di jalan pantura, karena hasil pemeriksaan BPK menyatakan hampir sebanyak 90 persen sistem drainase di jalur pantura tidak memadai, dan berkontribusi terhadap percepatan kerusakan jalan.
"Kita buat program (pembangunan drainase) sebagai tindak lanjut pemeriksaan BPK, meskipun implementasinya bertahap. Ini telah kita sepakati dalam rapat pimpinan membahas rencana kerja pemerintah 2016," kata Basuki.
Hasil pemeriksaan BPK juga menemukan pengelolaan penyelenggaraan jalan nasional pantura belum optimal karena masih ditemukan masalah pemilihan ruas dan penanganan yang belum merujuk pada peraturan berlaku sehingga pemograman anggaran belum sepenuhnya tepat.
BPK ikut menemukan konsultan belum sepenuhnya menghasilkan dokumen perencanaan yang dapat mengakomodasi kebutuhan penanganan jalan, baik yang disebabkan oleh sumber data yang kurang tepat maupun persyaratan personil yang belum memadai.
Pengawasan pekerjaan rekonstruksi jalan juga belum dilaksanakan dengan baik, sesuai metodologi yang diatur dalam acuan kerja, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan, masih ditemukan adanya kekurangan maupun ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasinya.
Dalam hasil pemeriksaan BPK juga ditemukan, pelaksanaan pemeliharaan rutin jalur pantura yang dilakukan secara swakelola, belum sepenuhnya berjalan efektif dan pertanggungjawaban pengeluarannya belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
Pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan jalur pantura juga menjadi tantangan tersendiri, karena selalu bertabrakan dengan kepentingan masyarakat secara luas dan menimbulkan protes karena penutupan sebagian ruas.
BPK memberikan solusi bahwa alternatif tercepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengalihkan arus kendaraan dan muatan, terutama mempercepat pembangunan jalan tol trans jawa, yang saat ini masih terhambat pembebasan lahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika