Rabu 17 Jun 2015 14:49 WIB

PDIP Kritik Kebijakan Menteri BUMN Soal Telekomunikasi

Menteri BUMN Rini Soemarno.
Foto: Republika/Wihdan H
Menteri BUMN Rini Soemarno.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyayangkan sikap Menteri BUMN Rini Soemarno yang lebih memilih menggandeng Singapura menggarap pusat data dan informasi penting pemerintahan Indonesia. Ia berpendapat, Rini seharusnya lebih memercayakan penempatan pusat data tersebut di Indonesia dengan melakukan upgrade BUMN Telekomunikasi.

“Bukan ditempatkan di luar, tapi lakukanlah upgrade BUMN bidang telekomunikasi," kata Masinton di Jakarta, Selasa (16/6)

Rini, kata dia, juga tidak mempertimbangkan tentang kebocoran rahasia negara yang peluangnya terbuka lebar. “Kenapa kok ditaruh di luar negeri, kalau di dalam negeri bisa. Ini membuka peluang kebocoran rahasia negara,” ucapnya.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Telecommunication Limited (SingTel) membentuk perusahaan patungan untuk menggarap e-goverment. Perusahaan patungan dengan komposisi saham 60 persen dan 40 persen berada di kawasan Jurong, Singapura. Menteri Rini Soemarno dan petinggi PT Telkom juga sudah meresmikan Data Center Telin-3 yang berada di Jurong, Singapura itu.‎‎

‎Pengamat Komunikasi Politik Universitas Hasanudin, DR Aswar Hasan mengatakan Jokowi lebih percaya kepada Rini Soemarno Cs ketimbang dengan partai pengusungnya PDI Perjuangan. Jokowi nyatanya membiarkan Rini mengambil kebijakan sepihak, seperti menggarap pusat data dan informasi penting pemerintahan Indonesia yang justru menggandeng Singapura.‎

“Jokowi lebih percaya dengan masukan Rini Soemarno Cs untuk sebuah kebijakan daripada masukan PDIP,” imbuh Aswar. Gejalanya, sambungnya, saat penyusunan kabinet PDIP tak diberi porsi lebih untuk menentukan jatah menteri, justru banyak menteri-menteri yang duduk merupakan jaringan Rini Soemarno Cs.

“Tim ekonomi kabinet Jokowi-JK merupakan jaringan Rini Soemarno semua,” ucapnya. Aswar yakin, Jokowi sedang merancang untuk melempar kesalahan kepada PDI Perjuangan dalam setiap kebijakannya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement