REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi dan teknologi, Pratama Persadha meminta pemerintah perlu menjinjau ulang pembangunan pusar data di Singapura. Menurut dia, sangat aneh jika nanti Badan Cyber Nasional (CBN) sudah dibentuk, namun pusat data ada di Singapura.
"Padahal, pemerintah bisa mengintegrasikan kehadiran BCN nantinya untuk ikut mengamankan pusat data pemerintah," kata Pratama dalam pernyataan tertulisnya yang diterima oleh ROL, Rabu (17/6).
Dia menambahkan, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan untuk membuat satelit sendiri. Sehingga, kata dia, satelit tersebut bisa seratus persen dimiliki Indonesia untuk memastikan kedaulatan NKRI.
Pratama menjelaskan, jika pemerintah memiliki satelit sendiri maka akan mempunyai dampak positif bagi Indonesia. Pasalnya, hal itu bisa membantu mewujudkan e-goverment yang benar-benar aman.
“Kita yang sudah merdeka selama puluhan tahun masih menggunakan satelit sewaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh asing. Padahal harga membuat satelit hanya sekitar Rp 10 atau Rp 15 triliun saja, namun manfaat yang dirasakan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan pembangunan jalan tol,” jelasnya.
Diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno memiliki rencana untuk membangun pusat data di Singapura. Terkait hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP sempat menyatakan keberatan atas rencana menteri BUMN tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
