REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakin Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais mengatakan pemerintah Indonesia harus melakukan protes keras terhadap cara Australia, yang menyogok kru pembawa pencari suaka untuk kembali ke Indonesia.
"Cara-cara seperti itu merangsang perilaku koruptif di atas solidaritas kemanusiaan," tegasnya di Jakarta, Selasa (16/6).
Menurutnya, penolakan Australia terhadap pencari suaka bertentangan dengan kewajiban Australia sebagai negara peserta Konvensi PBB mengenai pengungsi tahun 1951.
"Ada sekitar 10 ribu pencari suaka dan pengungsi di Indonesia (mayoritas asia barat dan timur tengah) yang menunggu untuk diproses di Australia," katanya.
Politikus PAN itu mengungkapkan kemampuan (anggaran) untuk mengakomodasi pencari suaka transit Indonesia cuma 2.000 pengungsi.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko berpendapat sikap Pemerintah Australia terhadap para pencari suaka atau imigran secara etika tidak tepat terkait pernyataan beberapa pejabat Australia, yang mengaku membayar ribuan dolar untuk mendorong perahu pencari suaka kembali ke Indonesia.
"Ini konteksnya, masih dalam konteks politik. Tapi dari sisi etika itu tidak pas perbuatan seperti itu. Itu yang saya pandang," kata Panglima TNI.
Bila melihat panjang batas garis pantai Indonesia yang mencapai 81.000 kilometer dengan kekuatan angkatan bersenjata dalam hal ini TNI Angkatan Laut (AL) masih belum memadai, ujar dia.
"Akibatnya, pengawasan kurang maksimal. Sehingga ada beberapa sektor yang kadang-kadang kita kecolongan. Ini mesti harus menjadi atensi kita semuanya ke depan dengan serius," katanya.
Karena titik beratnya dalam konteks itu adalah bukan hanya kemampuan kapal dan kemampuan radar yang dimiliki, serta kemampuan dukungan dan sebagainya.
"Kalau itu bagian dari kekurangan kami, kita akan selalu evaluasi," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika