REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko berpendapat sikap Pemerintah Australia terhadap para pencari suaka atau imigran secara etika tidak tepat terkait pernyataan beberapa pejabat Australia, yang mengaku membayar ribuan dolar untuk mendorong perahu pencari suaka kembali ke Indonesia
"Ini konteksnya, masih dalam konteks politik. Tapi dari sisi etika itu tidak pas perbuatan seperti itu. Itu yang saya pandang. Dalam konteks politik kedua negara saya tidak mau komentar," kata Panglima TNI usai Pemberian Brevet dan Jaket kepada puluhan Pemimpin Redaksi (Pemred) media nasional di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (16/6) petang.
Menurut dia, bila melihat panjang batas garis pantai Indonesia yang mencapai 81.000 kilometer dengan kekuatan angkatan bersenjata dalam hal ini TNI Angkatan Laut (AL), masih belum memadai.
"Akibatnya, pengawasan kurang maksimal. Sehingga ada beberapa sektor yang kadang-kadang kita kecolongan. Ini mesti harus menjadi atensi kita semuanya ke depan dengan serius," katanya.
Karena, lanjut dia, titik beratnya dalam konteks itu adalah bukan hanya kemampuan kapal dan kemampuan radar yang dimiliki, serta kemampuan dukungan dan sebagainya. "Kalau itu bagian dari kekurangan kami, kita akan selalu evaluasi," ucapnya.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi sebelumnya menuntut jawaban dari Canberra terkait pernyataan beberapa pejabat Australia, yang mengaku membayar ribuan dolar untuk mendorong perahu pencari suaka kembali ke Indonesia.
Retno Marsudi menyatakan itu sesudah Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak menyangkal tuduhan tersebut.
Menlu Retno Marsudi mengatakan Indonesia benar-benar prihatin jika betul bahwa kapten dan lima awak kapal pembawa pencari suaka itu masing-masing dibayar 5.000 dolar AS oleh petugas imigrasi Australia untuk kembali ke perairan Indonesia.
Tuduhan tersebut ditujukan kepada polisi setempat di pulau Rote di kawasan timur Indonesia, tempat kapal pembawa 65 pencari suaka datang ke daratan Indonesia pada akhir Mei setelah dicegat Angkatan Laut Australia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika