REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi mengatakan harus ada pembahasan lebih lanjut mengenai pembangunan Light Rapid Transit (LRT) yang akan direncanakan dibangun pada tahun ini.
"Menurut saya, kalau mau gunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) harus dipresentasikan dulu ke dewan," kata Sanusi di Festival Kuliner Nusantara, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Ahad (14/6).
Ia mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI memang yang paling utama ialah meningkatkan moda transportasi massal. Akan tetapi, menurut Sanusi, LRT belum tergambar dalam Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). "Persoalannya belum tergambar. Kalau monorel, MRT (Mass Rapid Transit) sudah tergambar jalurnya dalam RDTR dan RTRW," ujar politisi Gerindra ini.
Ia melanjutkan LRT merupakan materi besar yang harus ditangani berbagai komisi DPRD DKI Jakarta. Bukan hanya komisi B yang membahas secara ekonomi saja.
"Seharusnya ketua dewan menginisiasi ini, karena ini bukan hanya komisi B. Komisi B cuma secara manajerialnya keekonomiannya, tapi infrastruktur siapa, ada komisi D. Terus bagaimana menganggarkannya ada di komisi C," papar Sanusi.
Pembangunan LRT sendiri memang akan melibatkan kota lainnya disekitar Jakarta. LRT akan dibangun dengan menghubungkan DKI dengan kota lainnya, seperti rute Jakarta-Bogor, Jakarta-Tangerang dan Jakarta-Bekasi.
Terdapat tujuh koridor yang sudah direncanakan akan dibangun. Koridor satu dari Kelapa Gading sampai ke Kebayoran Lama. Lalu koridor tujuh dari Bandara Soekarno-Hatta sampai Pekan Raya Jakarta, Kemayoran. Pembangunan LRT nantinya juga untuk memfasilitasi penyelenggaraan Asian Games 2018.