REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan masyarakat tak tinggal diam menyikapi penyidikan kasus korupsi di Tangsel. Mereka mengawasi dan berharap agar korupsi ini dapat diusut tuntas.
"Masyarakat harus menekan aparat agar tak berlama - lama dalam mengusut korupsi ini," imbuh Sekjen FITRA, Yenny Soetjipto, saat dihubungi, Sabtu (13/6).
Dia menyatakan, berbagai korupsi yang terjadi di Tangsel merupakan bukti lemahnya pengawasan kepala daeraah di sana. Bahkan, tak menutup kemungkinan kepala daerah terlibat. "Dalam kasus ini sudah jelas, kepala daerah sebagai kuasa pengguna anggaran. Begitu juga SKPD," imbuhnya.
Airin kembali berurusan dengan penyidik Satuan Tugas Khusus Penyelesaian dan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Satgasus P3TPK) sebulan lalu. Ia kembali diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan Puskesmas di Tangerang Selatan tahun 2011-2012.
Kepala Dinas Kesehatan Tangsel, Dadang M Epid menegaskan akan mengungkapkan keterlibatan Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmy Diani dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tangsel tahun anggaran 2011-2012.
Dadang merupakan satu dari tujuh orang yang telah ditetapkan penyidik kejaksaan sebagai tersangka. Tersangka lainnya adalah Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Dinkes Tangsel, Mamak Jamaksari serta Sekretaris Dinkes Provinsi Banten, Neng Ulfah. Sedangkan dari pihak swasta, yakni Komisaris PT Trias Jaya Perkasa Suprijatna Tamara, Direktur PT Bangga Usaha Mandiri, Desy Yusandi, dan Komisaris PT Mitra Karya Rattan, Herdian Koosnadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika