REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Munas Riau, Aburizal Bakrie menegaskan partainya harus berkiprah dalam pelaksanaan pilkada serentak 2015, sehingga rapat pimpinan nasional penting dilakukan untuk konsolidasi internal.
"Rapimnas sangat penting untuk melihat kondisi saat ini bahwa Indonesia akan menghadapi pilkada serentak, dan Partai Golkar harus berperan," katanya di arena Rapimnas Ke-VIII Partai Golkar, di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan Golkar tidak mau ketinggalan untuk menyukseskan Pilkada serentak dan partainya harus memiliki kiprah dalam membangun bangsa serta negara.
Namun, menurut dia, Golkar mengalami dualisme kepemimpinan pasca munculnya Munas Jakarta setelah diadakannya Munas Golkar di Bali.
ARB menyinggung kembali terkait dua kepengurusan di internal Golkar yang seharusnya tidak boleh ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Dalam UU Parpol tidak ada suatu kepengurusan ganda apabila tidak ada protes dalam Musyawarah Nasional dalam jumlah 3/4 jumlah suara," ujarnya.
Namun menurut dia setelah Munas di Bali maka ada yang mengadakan Munas di Jakarta namun pemerintah tidak melihat aturan dalam UU Parpol.
Dia mengatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan agar Kementerian Hukum dan HAM harus membatalkan keputusannya yang mengesahkan Golkar Munas Jakarta.
"Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kami gugat karena ada perbuatan melawan hukum. Lalu dalam putusan sela disebutkan bahwa gugatan kami diterima," ujarnya.
Golkar hasil Munas Riau 2009 akan mengadakan Rapat Pimpinan Nasional ke-VIII pada Jumat-Sabtu (12-13 Juni) di Hotel Shangri La, Jakarta.
Salah satu agenda yang akan dibahas adalah strategi dan konsolidasi internal partai dalam rangka menghadapi pilkada serentak 9 Desember 2015.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengklaim seluruh DPD I dan DPD II Partai Golkar seluruh Indonesia hadir dalam acara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika