REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan, publik tidak perlu terlalu khawatir perihal rekam jejak Sutiyoso yang ditunjuk sebagai calon Kepala BIN oleh presiden Jokowi.
Hal tersebut terkait dugaan keterlibatan Sutiyoso dalam kasus pengambilalihan secara paksa kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat atau dikenal dengan kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) pada 1996 silam.
Politikus Partai Golkar itu menyebutkan, sesuai kebiasaan yang ada, sebelum melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), Komisi I pasti akan berkoordinasi dengan lembaga lain untuk menelusuri rekam jejak calon Kepala BIN.
"Kami akan berkunjung ke KPK, Komnas HAM, LBH dan lainnya untuk mendapat penjelasan apakah yang bersangkutan terlibat korupsi atau kasus. Biar Komnas HAM yang beri penjelasan (soal Kudatuli)," kata Tantowi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/6).
Tantowi mengatakan, Jokowi pasti sudah melakukan kajian dan mempelajari rekam jejak Sutiyoso, mulai dari pengalamannya hingga dampak politik jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu terpilih menjadi Kepala BIN. Begitu juga dengan usia Bang Yos yang sudah memasuki 70 tahun.
"Kalau tentang usia itu memang tidak ada batasan. Yang jelas pemilihannya jatuh kepada Bang Yos dan kami akan tindaklanjuti. Akan dibawa ke Paripurna minggu depan lalu akan masuk bamus baru ditindaklanjuti ke Komisi I untuk fit and proper test," jelasnya.
Mengenai adanya suara penolakan dari kader PDIP, Tantowi mengatakan hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi. "Masih belum sikap resmi dari fraksi. Biasalah itu kalau ada beberapa fraksi yang menerima, ada yang tidak," ujar Tantowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
