REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Leo Nababan secara pribadi menyatakan penolakannya terhadap rencana alokasi dana Rp 11,2 triliun.
Ia menolak dana tersebut karena menurutnya, uang tersebut merupakan dana aspirasi anggota DPR RI. "Ini akal-akalan saja yang menjurus perampokan uang rakyat," katanya kepada ROL, Rabu (10/6).
Leo juga mempertanyakan uang tersebut akan dipergunakan untuk apa. Selain itu, ia juga ingin mengetahui bagaimana nantinya uang tersebut akan dipertanggungjawabkan. Untuk itu, dengan kedua hal yang ditanyakan tersebut maka menurutnya dana tersebut harus ditolak.
"Saya yakin masih banyak anggota DPR yang masih waras. Dana sebesar ini lebih baik diserahkan pembangunan infrastruktur, irigasi pertanian, perbaikan jalan atau transportasi, Puskesmas, dan yang lainnya," jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengajak segala lapisan masyarakat untuk menolak ajuan dana tersebut. Termasuk juga mahasiswa, pelajar, dan generasi muda untuk menolak rencana yang ia anggap 'busuk' itu.
Diketahui sebelumnya, DPR telah meminta sejumlah dana Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 20 miliar sebagai dana aspirasi pemilihan dapil. Total estimasi dana tersebut yang dituntut oleh legislator mencapai Rp 11,2 triliun untuk diupayakan masuk dalam APBN 2016.