REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Moeldoko.
"Saya sebagai pembantu Presiden, apapun yang ditunjuk oleh Presiden kita harus loyal, karena sudah diserahkan ke DPR dan DPR sudah setuju juga walaupun belum ada pemaparankan visi misi," kata Tjahjo Kumolo, di Bandung, Rabu.
Ditemui disela-sela pengarahan kepada Perwira Siswa Sesko TNI, Sespimti Polri, Sesko Angkatan, dan Sespimmen Polri di Kompleks Secapa TNI AD Kota Bandung, ia mengatakan penunjukkan seorang Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden RI.
"Kalau era sebelumnya mau digilir atau tidak (sistem pemilihannya) saya kira tidak ada masalah. Saya kira di dalam tubuh TNI sudah pola pikirnya sama," kata dia.
Menurut dia, karena pola pikir yang sama tersebut maka siapa pun yang mendapatkan tugas dari Presiden RI sebagai Panglima TNI maka hal tersebut bukanlah sebuah masalah.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko enggan mengomentari keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI baru.
"Saya tidak mau mengomentari itu," kata Moeldoko di tempat yang sama.
Ia menuturkan, penunjukan Gatot Nurmantyo menjadi calon Panglima TNI adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Kata-kata dapat pergantian itu adalah prerogatif Presiden, yang bisa menerjemahkan hanya Presiden, tidak yang lain termasuk Panglima TNI," kata dia.
Ketika ditanyakan bagaimana sosok Gatot di matanya, ia menuturkan memiliki pendapat tersendiri.
"Enggak usah tanya juga sudah tahu kan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika