Rabu 10 Jun 2015 11:03 WIB

Soal Panglima TNI, Wapres Puji Presiden Pilih yang Terbaik

Rep: Dessy S Saputri/ Red: Erik Purnama Putra
KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo.
Foto: Antara
KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden telah menyerahkan nama calon panglima TNI kepada DPR pada Selasa (9/6), untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi satu-satunya nama calon panglima TNI yang disodorkan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, Presiden Jokowi telah menentukan dan memutuskan penunjukan panglima TNI secara tepat. "Itu kan presiden tentu secara arif memilih yang terbaik. Semuanya baik tapi tentu ada yang paling baik," kata Kalla di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (10/6).

Dalam Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, diatur bahwa panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Namun, menurut Kalla, tidak ada keharusan untuk melakukan rotasi guna mengganti panglima TNI. Penunjukan Gatot sebagai calon panglima TNI itu dinilai sudah sesuai dengan undang-undang.  "Undang-undang hanya mengatakan pernah kepala staf angkatan dan bintang empat, itu saja," tegas Kalla.

Lebih lanjut, keputusan penunjukan calon panglima TNI pun, menurut Kalla, juga telah dibahas bersama. Sehingga, presiden memutuskan untuk menyerahkan nama tersebut ke DPR.

Menurut Wapres, penunjukan Gatot sebagai panglima TNI itupun dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan. Di antaranya yakni mempertimbangkan kemampuan calon panglima. Selain itu, Kalla juga menjelaskan, penunjukan panglima TNI kali ini bukan merupakan bagian dari reformasi di tubuh TNI. Namun, penunjukan ini lebih berdasarkan pada kemampuan calon.

"Selalu memilih yang pada dewasa ini kira-kira baik dan mampu. Itu saja. Kalau sudah ke angkatan kan sudah baik. Cuma inikan jadi panglima tentu," jelas Kalla.

 

JK juga menilai penunjukan yang tidak berurutan sesuai rotasi itupun bukan hal yang baru. Bahkan, menurut dia, hal ini juga pernah dilakukan pada masa kepemimpinan Presiden SBY. "Dulu, tradisi itu sebenarnya juga tidak pasti, waktu zaman Pak SBY memang ada tapi ada juga yang double," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kalla menegaskan, masih terdapat banyak kesempatan bagi Kepala Staf Angkatan Udara untuk ditunjuk sebagai panglima TNI.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement