REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat militer, Mufti Makarim, menilai Presiden Joko Widodo setidaknya memiliki tiga jenis pertimbangan dalam memilih Panglima TNI yang baru. Salah satu pertimbangan itu adalah kesesuain sosok calon Panglima TNI dengan program Nawa Cita pemerintah, terutama dalam konsep penguatan pertahanan.

Jenis pertimbangan itu adanya pertimbangan normatif yang terkait pemenuhan syarat Panglima TNI seperti yang diatur UU no.34 tahun 2004 tentang TNI. Selain itu ada pertimbangan subjektif dari Presiden Joko Widodo. Hal ini terkait dengan kebutuhan Presiden dalam memenuhi program Nawa Cita.

''Presiden Joko Widodo adalah tipikal profesional. Rasanya Presiden akan memilih Panglima TNI yang sesuai dengan konsep Nawa Cita maritim,'' kata Mufti saat dihubungi Republika, Selasa (6/4).

Selain itu, ada pula pertimbangan objektif yang berkaitan dengan rekam jejak ataupun //track record// dari calon Panglima TNI yang diajukan tersebut. Untuk aspek ini, Presiden diharapkan bisa mendengar  masukan-masukan dari masyarakat dalam hal kandidat  Panglima TNI yang berasal dari Kepala Staff Angkatan.

Terkait adanya anggapan pengaruh dari jenderal purnawirawan dari matra tertentu yang ada di sekeliling Presiden Joko Widodo dalam pemilihan Panglima TNI, Mufti menilai, sulit untuk mendapatkan titik temu dari anggapan tersebut. Pasalnya, dari tiga kandidat calon Panglima TNI, yang kini menduduki jabatan Kepala Staff Angkatan, tidak ada yang memiliki kecenderungan tersebut. ''Dari tiga nama itu, semuanya cenderung profesional dan tidak memiliki kepentingan politik,'' ujar pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) itu.

Namun, Mufti menyebutkan, Presiden tentu mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari jenderal purnawirawan TNI yang berada di lingkar dalam pemerintahannya. Kendati demikian, Presiden dinilai akan lebih memilih sosok Panglima TNI yang dia butuhkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika