REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui pengerukan sungai DKI di beberapa tempat masih terhambat dengan relokasi warga.
"Agak lambat karena mindahin banyak rumah itu. Bank dunia punya konsep kalau mau bongkar rusun (rumah susun) seribu, ya siapin rusun seribu, teori ini gak jalan," kata Ahok sapaan akrab Basuki di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/6).
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Pemerintah Pusat melakukan kerjasama dengan World Bank perihal Program JEDI (Jakarta Emergency Dredging Initiative) atau proyek pengerukan 13 sungai.
Pemprov DKI Jakarta mendapatkan jatah tiga paket yang harus dikerjakan. Diantaranya paket satu, empat dan tujuh. Sementara sisanya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Salah satu sungai yang akan dikeruk ialah kali Ciliwung. Pemindahan warga pun sempat terjadi masalah. Sebab, warga yang menuntut rusun dinilai Ahok ialah oknum yang menyewakan rumah.
"Kan banyak penyewa gak bisa dong, yang penting kita siapin rusun," kata Basuki.
Sementara target pengerjaan yakni dua tahun setelah pengerjaan dimulai pada 2013 lalu. Akan tetapi, banyak warga yang tinggal dipinggiran sungai meminta tanah yang sebenarnya milik negara.
"Mana boleh. Itu yang bikin kacau tuh, 15 meter didudukin orang, ada orang ngalah (minta) 5 meter dibagi. Mana bisa begitu, kalau dia dudukin 15 meter ya bongkar semua," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.
Adapun paket satu pengerukan sungai terdiri dari Kali Ciliwung dan Waduk Melati meliputi Kali Gresik dan Kali Cideng Hulu. Sedangkan Paket empat yakni Kali Sentiong Sunter, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, dan Waduk Sunter Timur 3. Kemudian paket tujuh diantaranya Kali Grogol Sekretaris, Kali Jelakeng, Kali Pakin, Kali Besar, dan Keli Krukut Cideng (termasuk Kali Krukut Lama).
Ikuti Whatsapp Channel Republika