REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, mengaku memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait calon-calon Panglima TNI yang baru. Namun, Moeldoko menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden dan tidak mau berkomentar banyak mengenai polemik siapa dan dari matra apa calon pengganti dirinya tersebut.
''Saya tidak mau mengomentari yang bukan menjadi domain saya, karena itu adalah hak prerogatif Presiden,'' kata Moeldoko kepada wartawan usai menghadiri Latihan Penanggulangan Teror Satuan Pasukan Khusus TNI di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).
Kendati begitu, mantan Pangdam Siliwangi itu, mengaku sudah memberi masukan kepada Presiden terkait pemilihan Panglima TNI yang baru. Selain itu, Panglima TNI menyebutkan, dalam melakukan pemilihan Panglima yang baru tentu memiliki standard, indikator-indikator kerja, dan ukuran-ukurannya.
Pun dengan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh sosok calon Panglima yang baru. ''Panglima memberikan kriteria. Ada instrumen penilaian terhadap perwira itu (calon Panglima), dilihat dari responbility, leadership, integrity, dan loyalitynya, itu harus ada semua. Dasar-dasar itulah yang kami berikan kepada Presiden,'' tutur Moeldoko.
Terkait rotasi jabatan Panglima TNI dari tiga matra di TNI, Moeldoko menyebutkan, akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk mengartikan apa yang diatur dalam Pasal 13 ayat 4 UU no.34 tahun 2014 tentang TNI. Berdasarkan pasal tersebut, jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan.
''Masalah bagaimana pergantian itu sepenuhnya ada di tangan Presiden. Panglima jangan komentari tiu, nanti Presiden bisa terganggu. Berikan sepenuhnya kepada Presiden,'' ujarnya.
Moeldoko memang akan memasuki masa pensiun pada Agustus mendatang. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui, sudah mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait calon pimpinan tertinggi di tubuh TNI tersebut dan dalam waktu dekat akan mengumumkan calon pengganti Moeldoko tersebut. Komisi I DPR pun berharap, Presiden sudah bisa memasukan nama calon Panglima TNI itu sebelum 19 Juni mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
