REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said akhirnya memenuhi undangan Komisi VII DPR untuk membahas mengenai beberapa isu yang belakangan belum sempat terjawab. Salah satunya, klarifikasi dari Sudirman Said mengenai berita terkait pemberantasan mafia migas yang selalu berhenti di meja presiden terdahulu.
Dengan berapi-api, Sudirman menguraikan lagi pemahaman mengenai pemberantasan mafia migas sekaligus niat baik Pertamina untuk memotong ruang gerak mafia migas yang sayangnya terhambat di tataran pengambil kebijakan tertinggi.
"Saya punya pengalaman sedikit di Pertamina, ketika Pertamina mau melakukan perbaikan, banyak inisiatif itu banyak terhenti di sini. Presiden tanya di mana maksudnya? Di kantor presiden. (Saat itu) saya menjadi pelaksana, saya menjadi korban. Ini bukam forum yang bagus untuk menjelaskan lebih detail," jelas Sudirman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan komisi VII DPR, Selasa (9/6).
Sudirman menambahkan, hal ini sebetulnya sudah kerap kali dia sampaikan di depan media. Dia menyebut, sebelum dirinya dipilih oleh Presiden Jokowi sebagi Menteri ESDM, ada diskusi dengan Jokowi mengenai pemberantasan mafia migas.
"Jadi saya sampaikan ke berbagai forum bahwa tugas saya di sektor ini sangat berat dan sudah dilakukan diskusi dengan Presiden, kemudian beliau bertanya bagaimana menyelesaikan semua ini. Karena itu saya katakan ke presiden, hanya kalau pimpinan negara lurus maka sektor ini bisa diluruskan," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Sudirman Said mengakui adanya upaya kuat dari lingkungan di luar Pertamina yang berupaya menggagalkan upaya pembubaran Petral sejak lama. Sudirman menyebut, di masa pemerintahan presiden Susilo Bbambang Yudhoyono, kerap kali upaya pembenahan mafia migas berhenti di meja kerja presiden.
"Itulah sebabnya ketika saya diundang oleh presiden sehari sebelum ditunjuk sebagai menteri. Beliau bertanya banyak hal termasuk soal mafia. Saya jawab, pak sebetulnya dahulu banyak kegiatan inisiatif baik dari Pertamina, namun selesai di sini. Di mana? Di kantor presiden, karena presiden tidak mendukung," jelas Sudirman, Ahad (17/5).
Ikuti Whatsapp Channel Republika