REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Universitas Pertahanan, Salim Said menilai sejarah mengenai Presiden pertama Indonesia Soekarno sarat kepentingan dan politis tidak terkecuali tempat kelahiran dan pemakaman sang proklamator tersebut.
"Ada alasan politis dibalik sejarah Bung Karno termasuk tempat kelahiran beliau yang menjadi perbincangan sekarang ini, lalu alasan dimakamkannya di Blitar juga demikian," kata Salim saat dihibungi, Sabtu (6/6).
Salim mengatakan memang ada versi yang mengatakan bahwa presiden pertama RI tersebut dilahirkan di Blitar sedangkan lainnya menyatakan Putra Sang Fajar lahir di Kota Pahlawan Surabaya. "Tempat terakhir adalah yang benar dan sudah terbukti secara historis," ujarnya.
Terkait dengan tempat dikebumikannya mantan Presiden Soekarno di Blitar, Jawa Timur, dia juga mengatakan hal tersebut dikarenakan alasan politis yang dilancarkan oleh rezim yang berkuasa saat itu. Saat itu, lanjut Salim, pemerintahan Orde Baru ingin menjauhkan jejak Presiden pertama Indonesia tersebut dari pusat pemerintahan dan kekuasaan.
"Secara politis menjauhkan Bung Karno dari pusat pemerintahan, ini karena makam dinilai mengganggu kekuasaan Orde Baru," ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto yang mengatakan kekuasaan saat itu cenderung ada pengabaian fakta sejarah karena ada upaya untuk peralihan rezim.
"Dimunculkan fakta-fakta yang dipelintir, dikarenakan saat itu ada upaya mengaburkan peran Bung Karno karena mau ada peralihan kekuasaan rezim," kata Nico saat dihubungi di tempat yang berbeda.
Sementara itu, politisi PDIP Hamid Basyaib meminta pemerintah meluruskan informasi sejarah Presiden Soekarno hal tersebut dikarenakan banyak sumber yang membahasnya, namun informasi yang diberikan masih ada perbedaan sehingga menimbulkan kesimpangsiuran.
Hamid berharap pemerintah meluruskan informasi tentang Bung Karno agar menjadi sejarah resmi nasional.
"Bukan hanya Sukarno tetapi yang lainnya juga, sehingga ada informasi yang utuh," kata Hamid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika