REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Hal itu atas dasar permintaan resmi Pemkot Blitar dan keluarga Proklamator Sukarno. Hanya, Jokowi tidak bisa memastikan kapan kepastian kebijakan tersebut tuntas dikaji.

Cucu Bung Karno, Puan Maharani ingin agar ke depannya, pemerintah menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila dijadikan hari nasional.

"Saya berharap ke depan 1 Juni menjadi hari besar yang diakui pemerintah, diakui seluruh bangsa bahwa tanggal 1 Juni hari lahir Pancasila oleh Bung Karno," kata menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengoreksi rencana pemerintah yang ingin menjadikan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. "1 Juni 45 sukarno ucapkan pidato di sidang BPUPK berisi usulan falsafah negara yg disebutnya dg nama Pancasila," katanya melalui akun Twitter, ‏@Yusrilihza_Mhd.

Yusril melanjutkan, "Rancangan falsafah negara kita disepakati tgl 22 Juni 45 dan ditandatangani oleh 9 orang anggota BPUPK."

Menurut mantan menteri sekretaris negara (Mensesneg) tersebut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan falsafah negara pada 18 Agustus 1945. "Jd tdk benar Pancasila ditetapkan 1 Juni 45," kata Yusril.

Ketika salah satu pengikutnya, @KangMas2012 mempertanyakan, mengapa pada era Soeharto dulu, Yusril tak mengajukan usulan tersebut, ia malah balik bertanya. "Zaman Suharto 1 Juni tdk pernah dianggap harlah Pancasila. Apa yg mau diusulkan?"

Sebelumnya, Yusril juga mengomentari kesalahan pidato Jokowi di acara tersebut, yang menyatakan Bung Karno lahir di Blitar, padahal tercatat lahir di Surabaya.

Berdasarkan catatan Republika, Presiden SBY tidak pernah menyebut tanggal 1 Juni sebagai Hari Kelahiran Pancasilan. Pun dengan Wapres Boediono setiap 1 Juni, selalu menyebut, menghadiri acara peringatan Pidato Bung Karno, bukan Hari Lahir Pancasila.

Ikuti Whatsapp Channel Republika