REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota Bogor mengaku membutuhkan bantuan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menertibkan angkutan kota. Sebab, penyebab utama kemacetan di Kota Hujan karena membludaknya jumlah angkutan umum.
Menurut data, jumlah angkutan umum di Bogor mencapai 4.600. “Pemerintah kota dan pemerintah provinsi perlu berkoordinasi untuk mengkonversi banyaknya jumlah angkutan yang masuk ke Kota Bogor menjadi angkutan masal,” ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto di rapat virtual di gedung BAPPEDA Kota Bogor, Kamis (4/6).
Pertama kalinya Pemprov Jabar melaksanakan virtual musrenbang membahas APBD. Musrembang tersebut dibuka dan dipimpin Wakil Gubernur Deddy Mizwar dan diikuti 27 Wali Kota dan Bupati se-Jabar di tempatnya masing-masing.
Pada kesempatan itu, Bima menyampaikan hasil rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, terkait rencana Jalur Light Rail Train (LRT) yang akan dibangun sampai Bogor. "Untuk itu pemkot telah merencanakan dana APBD sebanyak Rp 5 miliar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika