Jumat 05 Jun 2015 23:54 WIB

Soal Jokowi Salah Sebut, DPR: Kinerja Filter Informasi Harus Ditingkatkan

Rep: C32/ Red: Bayu Hermawan
Presiden Jokowi.
Foto: Antara
Presiden Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesalahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyebut tempat kelahiran Proklamator sekaligus Presiden pertama RI Sukarno, menjadi perhatian publik.

Anggota Komisi IV DPR, Ono Surono menilai Presiden Jokowi harus meningkatkan kinerja staf-stafnya yang bertugas memberikan dan memfilter setiap informasi. Hal itu karena bukan kali ini saja Presiden Jokowi salah ucap.

Sebelumnya Presiden Jokowi juga sempat melakukan kesalahan penyebutan dalam pernyataan terkait IMF yang menyebutkan Indonesia masih memiliki utang.

"Saya yakin presiden punya alat-alat untuk memfilter setiap informasi, jadi kinerja filter itu harus ditingkatkan," ujarnya kepada ROL, Jumat (5/6). 

Anggota Fraksi PDIP itu menjelaskan, perangkat filter tersebut sebenarnya sudah ada dalam tim yang dibentuk oleh Jokowi. Namun menurutnya, disayangkan hal tersebut kebali terjadi untuk kedua kalinya dalam pernyataan pidatonya di Hari Pancasila tersebut.

"Makanya saya lebih menekankan untuk meminta Jokowi agar mengoptimalkan lagi kinerja filternya. Karena saya yakin sebenarnya, Jokowi pasti tahu lah tentang tempat lahir Sukarno," katanya.

Menurutnya, Jokowi pada dasarnya tahu tempat lahir Sukarno sesuai dengan klarifikasi yang dibuat oleh Tim Komunikasi Publik Presiden, Sukardi Rinakit.

Ia menjelaskan dalam pernyataan klarifikasinya jelas kalau Jokowi mengetahui kalau sebenarnya Sukarno lahir di Surabaya.

Diketahui sebelumnya, Jokowi telah dinilai salah menyebutkan tempat kelahiran Sukarno pada pidatonya yang menyebutkan Blitar sebagai tempat lahirnya.

Namun hal tersebut sudah diklarifikasi oleh Tim Komunikasi Publik Presiden, Sukardi Rinakit yang menjelaskan permohonan maaf terkait kesalahannya tidak akurat membuat isi naskah pidato Jokowi.

Kesalahan penyebutan informasi tersebut bukan kali pertama yang dilakukan oleh Jokowi. Sebelumnya soal penyebutan utang Indonesia juga dinilai Jokowi menerima data yang salah, sehingga pada penyampaiannya banyak menuai kritik dari pihak yang bersangkutan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement