REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengingatkan penyelenggara Pilkada baik KPU maupun Bawaslu menjaga integritas dan kode etik kelembagaan.
Jimly mengatakan meski penyelenggaraan Pilkada masih terganjal anggaran, tetapi hal tersebut jangan sampai dijadikan alasan untuk menyalahi aturan.
"Soal fasiltasi anggaran dan penunjang lainnya, jangan menjadi kendala untuk bersikap jujur dan adil dalam penyelengaraan Pilkada," kata Jimly usai rapat kordinasi di Gedung KPU, Jumat (5/6).
Menurutnya, dalam rapat kordinasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP Jumat (5/6), ia mengingatkan agar pilkada sebelumnya dijadikan dasar perbaikan pilkada serentak Desember mendatang.
"Kami berharap mudah-mudahan ini jadi pelajaran semua penyelenggara untuk berhati-hati menjaga kepercayaan dan bersikap jujur dan adil," katanya.
Ia mencontohkan kasus yang menimpa Bawaslu provinsi Jawa Timur yang ditetapkan tersangka oleh kepolisian terkait Pemilu sebelumnya. Hal itu juga, yang hendaknya diantisipasi oleh penyelenggara Pilkada serentak Desember mendatang.
Dikatakannya, kordinasi ketiga lembaga tersebut untuk Pilkada serentak telah siap meskipun masih ada beberapa yang masih perlu diperkuat.
"Tentu yg menyelenggarakan ini hanya KPU dan Bawaslu, DKPP pendukung saja, tapi kami bertugas mengawasi integritas kepercayaan dari pelaksana ini, karena kita ingin pilkada ini berjalan lebih baik dari sebelumnya dan menghasilkan kepala daerah yang bisa dipercaya oleh rakyat," kata anggota Tim Sembilan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika