REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Gubernur Jawa Timur Soekarwo menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan pasar lokal. Menurutnya, pasar lokal adalah benteng untuk menghadapi era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA.
“Jangan takut dan ragu dalam menghadapi pasar bebas. Pasar lokal dan keunikan produk lokal menjadi daya saing untuk hadapi MEA,” ujar Seokarwo saat menjadi narasumber Ceramah Tematik Diklat Kepemimpinan di gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (4/6) sore.
Ia mengatakan, pengembangan pasar lokal di masing-masing daerah di tanah air harus dikemas secara apik sehingga meningkatkan daya tawar. Menurut Soekarwo, beberapa langkah dapat dilakukan untuk mengembangkan kekuatan local, yakni dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), manajemen yang baik, serta pengemasan produk.
Soekarwo menyampaikan, kiat lain menghadapi MEA bisa ditempuh melalui optimalisasi produksi UMKM, mengutkan skema pembiayaan usaha dan pengembangan pasar.
Soekarwo melaporkan, UMKM merupakan penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur. Ia merinci, pada 2014, UMKM menyumbang Rp 1.100 triliun terhadap PDRB Jawa Timur. Menurut Soekarwo, Jawa Timur memiliki 6,8 juta UMKM, dengan kondisi siap ekspor sebanyak 3.476 UKM, perintis ekspor sebanyak 1.330 UKM, dan inkubator sekitar 70 ribu UKM.
Untuk meningkatkan kualitas dan produksi UMKM, Pakde Karwo menggunakan pendekatan secara partisipatoris dengan melibatkan para pelaku UMKM untuk mengusulkan, merencanakan, dan bahkan memutuskan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Salah satu permasalahan yang banyak disoroti, menurut dia, adalah SDM dan permodalan.
“Para pelaku UMKM perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan partisipatoris. Khusus untuk wong cilik, harus ada diliberalisasi karena mereka ada di posisi yang lemah jika dipaksa ikut liberalisasi. Jadi UMKM harus diintervensi oleh pemerintah agar produknya lebih baik, lebih murah, dan cepat,” kata Soekarwo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika