REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), Poengky Indarti mengatakan motif perkelahian sesama anggota TNI, yakni AU dan Kopassus perlu diusut secara transparan dan tuntas. Ini dimaksudkan untuk mengetahui dengan jelas kemungkinan adanya unsur politik dari bentrokan dua pihak itu.

"Saya masih belum tahu apakah ada motif tertentu. Apakah ada konflik kepentingan atau backing bisnis? Hal itu harus diusut tuntas dan transparan," ujar Poengky lewat pesan tertulis kepada ROL, Kamis (4/6).

Menurut dia, kejadian tersebut memalukan dan sudah mencoreng nama TNI. Ia mengatakan apa pun motif dari bentrokan Kopassus vs TNI AU kemungkinannya bisa saja terjadi. Baik itu kepentingan politik kepemimpinan jelang pengangkatan Panglima TNI ataupun hanya sekedar salah paham.

Kalaupun tidak ada motif selain kesalahpahaman, katanya, tetap harus diselidiki dan diberikan sanksi berat. Hukuman berupa pemecatan dan diproses secara pidana wajib dilakukan.

Bentrokan tersebut terjadi Ahad (31/5) dini hari di Cafe Bimo, Sukoharjo. Kejadian ini mengakibatkan satu anggota TNI AU meninggal dan satu lagi dalam kondisi kritis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika