Rabu 03 Jun 2015 18:22 WIB
Pengungsi Rohingya

Temui Wapres, Asisten Menlu AS Bahas Pengungsi Rohingya

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ilham
Pengungsi Rohingya
Foto: Youtube
Pengungsi Rohingya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asisten Menlu Amerika Serikat Urusan Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi, Anne C. Richard siang ini menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres. Pertemuan dilakukan untuk membahas penanganan para pengungsi di Asean, termasuk di Indonesia.  

Anne menegaskan, pemerintahannya saat ini akan melanjutkan program resettlement atau penempatan baru bagi pengungsi di Asean, termasuk di Indonesia. "Tapi itu bukan top response yang dibutuhkan saat ini. Kita butuh penyelamatan terhadap korban penyelundupan, trafficers, dan juga membuat regional ini mendiskusikan langkah lanjut," jelas Richard di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (3/6).

Lebih lanjut, Richard akan meminta negara lainnya terlibat dalam penanganan para pengungsi ini. Selama ini, Amerika Serikat telah melakukan resettlement terhadap para pengungsi khususnya yang berasal dari Burma.

Bahkan, ara pengungsi yang berasal dari Burma atau Myanmar tersebut menjadi kelompok tertinggi ketiga yang dilakukan penanganan resettlement dalam dua tahun terakhir. Menurut dia, terdapat 70 ribu pengungsi yang telah dibawa ke AS tiap tahunnya. Beberapa dari mereka merupakan warga Burma dan etnis Rohingya.

Ia menilai, langkah resettlement ini bukan merupakan solusi utama bagi para manusia perahu. Pemerintahannya pun akan lebih mengutamakan untuk menghentikan para penyelundup sehingga tak ada lagi warga yang meninggalkan negara asalnya.

Berdasarkan pengalaman resettlement yang dilakukan AS, biasanya dibutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk menyelesaikannya. Dalam pertemuannya dengan Wapres JK, Richard mengusulkan untuk membangun migrasi legal dengan mengirim para pengungsi ke negara yang memiliki lapangan pekerjaan.

"Bagi pengungsi asal Bangladesh, misalnya, tetap berada di negara mereka, atau mendapat dokumen legal untuk bekerja di negara lain," jelas dia.

Kendati demikian, hal ini sulit diterapkan bagi etnis Rohingya. Ia menilai dunia internasional harus mendorong pemerintah Myanmar untuk memastikan etnis Rohingya mendapatkan hak asasinya.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyampaikan Asisten Menlu tersebut terkesan dengan cara penanganan para pengungsi Rohingya oleh masyarakat Aceh. "AS sangat menghargai upaya yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah ini," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement