REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan memasuki masa pensiun dan digantikan posisinya. Calon penggantinya nanti harus disesuaikan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo.

Pengamat militer dari Universitas Padjajaran Muradi menilai kriteria terpenting dari pengganti Moeldoko memang sebaiknya yang sejalan dengan presiden. Hal ini agar dalam pelaksanaan tanggung jawabnya tidak terjadi benturan dan kesulitan ke depannya.

"Dari tiga jenderal dari masing-masing angkatan harus dipilih yang dapat menyesuaikan dengan visi Presiden Jokowi," katanya saat dihubungi ROL, Rabu (3/6).

Ia melihat Panglima TNI yang baru harus paham arah keinginan pengembangan poros yang saat ini diutamakan oleh Jokowi.

Misalnya Jokowi ingin mengembangkan poros maritim maka tidak ada salahnya memilih dari TNI AL. Sama halnya ketika presiden ingin poros udara ditingkatkan maka TNI AU bisa dipertimbangkan.

Namun, ia menegaskan semua keputusan berada mutlak di tangan presiden.  Walaupun saat ini sesuai dengan kesepakatan penggiliran yang berlaku untuk pimpinan TNI yang saat ini merupakan jatah untuk Angkatan Udara.

Keputusan itu juga tidak menutup kemungkinan akan dipilih dari angkatan lainnya. Moeldoko akan mengakhiri masa jabatannya pada 1 Agustus 2015, namun Jokowi belum memutuskan calon penggantinya.

"Siapapun panglima TNI, dia akan memimpin semuanya dan ini khan lebih pada operasional, kembali pada keputusan presiden," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika