REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--Agenda pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya menarik perhatian seorang peneliti asal Amerika Serikat bernama Andrew Garner. Andrew yang merupakan pengajar di Departemen Ilmu Politik Universitas Wyoming AS tertarik mengetahui bagaimana pastisipasi warga Surabaya dalam mengikuti pilwali yang akan digelar Desember mendatang.
Untuk mendapatkan data-data yang ia perlukan, Andrew menggali berbagai informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Senin (1/6). Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Hukum, Pengawasan, SDM, dan Organisasi Purnomo Satriyo Pringgodigdo menyampaikan, Andrew tertarik melakukan riset soal parsipasi pemilih di Kota Surabaya dan bagaimana upaya yang dilakukan KPU dalam menyosialisasikan agenda pilwali Surabaya.
Menurut Purnomo, sang Peneliti tertarik menjadikan Surabaya sebagai lokasi penelitian karena jumlah pemilihnya yang sangat besar serta posisi Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. “Tak hanya soal pilwali 2015, ia bertanya tentang tingkat partisipasi pemilih di Kota Surabaya, mulai dari pileg, pilpres, pilwali dan pilgub sebelumnya. Selain itu, ia juga bertanya tentang metode yang kami pakai, ” ujar Purnomo, Selasa (2/6).
Sebagai jawaban, menurut Purnomo, kepada sang peneliti ia menjelaskan bahwa pilwali 2015 yang diselenggarakan KPU Surabaya memiliki sejumlah agenda dan tahapan sosialisasi. Yakni, mulai dari pertemuan tatap muka dengan pemilih, seminar, pertunjukan ludruk, media sosial, sampai relawan demokrasi. “Mereka sebenarnya terkejut melihat banyaknya sosialisasi yang kami lakukan,” kata dia
Soal metode sosialisasi, menurut Purnomo, efektivitas jenis metode sosialisasi sangat tergantung pada pihak-pihak yang hendak menjadi sasaran sosialisasi. “Kalau aplikasi dan relawan demokrasi adalah sasaran untuk pemilih pemula. Sedangkan pertunjukan ludruk untuk pemilih yang menggemari kesenian tradisional,” kata dia.
Selain menjelaskan soal pemilih, Purnomo juga mengaku menyampaikan kerjasama yang dilakukan KPU Kota Surabaya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuju Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2015 yang berintegritas.
"Terkait hal ini, kami menjelaskan bahwa salah satu upaya mewujdkan pilwali yang berintegritas adalah dengan mengingatkan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota agar melaksanakan tugasnya secara jujur dan menghindari korupsi apabila kelak terpilih. Pasangan calon akan diberikan informasi tentang banyaknya kepala daerah yang ditangkap karena terlibat korupsi dan bagaimana mencegah agar itu tidak terjadi kemudian hari," tutur dia.
Terhadap para penyelenggara, menurut Purnomo, ia menjelaskan bahwa akan ada pengarahan dari KPK terkait bagaimana penyelenggaran berintegritas. Sedangkan untuk sosialisasi kepada pemilih akan ada aktivitas yang dilakukan bersama KPK. “Jadi target penyelenggaraan pilwali bukan hanya tingkat partisipasi, tapi juga Pilwali yang berintegritas,” ujar dia.
Selain meminta informasi, dalam kesempatan itu, menurut Purnomo, Andrew juga berbagi pengetahuan terkait dengan bagaimana kampanye pemilihan umum yang dilakukan di AS. "Tidak seperti di Indonesia, menurut dia, di Amerika itu tidak ada lembaga yang bertanggung jawab pada partisipasi masyarakat. Semuanya diserahkan kepada pasangan calon. Mereka (pasangan calon) juga lebih suka datang ke konstituen dan langsung menanyakan apa keinginan konstituennya. Hal itu bukan hanya dilakukan secara tatap muka, tapi juga menggunakan media sosial seperti Facebook,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika