REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan pembayaran dana talangan korban lumpur Lapindo dan tidak sekadar mengumbar janji-janji kosong.

"Fraksi PKB di DPR RI dengan tegas mendesak agar dana talangan segera dicairkan. Sudah terlalu lama korban lumpur Lapindo menanti. Tapi cuma janji-janji saja yang mereka dapatkan," kata Wakil Bendahara Umum DPP PKB, Syaikhul Islam Ali saat membacakan pernyataan F-PKB di kompleks DPR RI, Jakarta Kamis (28/5).

Lebih lanjut Syaikhul Islam Ali yang juga anggota DPR RI asal Sidoarjo menjelaskan dana talangan korban Lapindo telah berkali-kali dijanjikan akan cair, namun belum juga terealisasi. Padahal, dana talangan korban Lapindo telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah dalam APBN-P 2015 pada Febuari lalu.

Terakhir, tambahnya Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menjanjikan 26 Juni 2015 ini akan dibayarkan.

"Pak Menteri PUPR janji lagi bahwa 26 Juni 2015 ini katanya akan dibayarkan. Itu pernyataan beliau yang saya kutip di media. Saya sendiri sudah berkirim surat resmi ke Menteri PUPR 12 Mei lalu menanyakan pembayaran dana talangan, tapi tidak ada balasan dan penjelasan sampai detik ini," kata legislator asal Jatim I itu.

Syaikhul meminta agar Menteri PUPR selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS untuk menepati janjinya 26 Juni 2015 harus dibayarkan.

"Saya minta 26 Juni 2015 ini janji terakhir pak Menteri PUPR untuk menuntaskan pembayaran. Jika tidak, lebih baik mundur saja. Yang antri banyak kok," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika