REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan gambaran terhadap aktivitas pencurian ikan semakin jelas. Setelah sekitar setengah tahun dirinya berfokus pada program pemberantasan penangkapan ikan ilegal, cukup sudah melihat mafia perikanan tersebut.
"Memberantas 'IUU Fishing' (pencurian ikan) dalam enam bulan terakhir memberikan gambaran yang lebih jelas bagi kami," kata Menteri Susi saat bertemu dengan sejumlah duta besar negara asing di Jakarta, Kamis (28/5).
Sejumlah duta besar yang hadir antara lain berasal dari negara Vietnam, Peru, Norwegia, Jerman, Polandia, Afrika Selatan, dan Hongaria. Sebelumnya, menurut dia, beragam aktivitas pencurian ikan tidak terlalu terungkap dengan jelas, tetapi kini berbagai kegiatan pemberantasan telah membawa beragam dampak positif.
Menteri Susi mencontohkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kuartal I-2015, sektor kelautan dan perikanan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya seperti pertanian dan kehutanan. Selain itu, lanjutnya, impor komoditas pangan perikanan juga dilaporkan menurun yang merupakan akibat dari pemberantasan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia.
Ia memaparkan, terkuaknya kasus perbudakan awak buah kapal penangkapan ikan di Benjina, Maluku, dinilai juga memberikan alasan yang lebih kuat guna memprioritaskan dan memberantas pencurian ikan. "Kami tidak lagi bertindak seperti 'business as usual," tukasnya.
Sebelumnya, KKP mengingatkan putusan pengadilan yang hanya memberikan denda kepada pelaku pencuri ikan. Putusan itu akan diperhatikan serius oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat yang menjadi salah satu pasar sasaran ekspor Indonesia.