REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Golkar kubu Agung Laksono menggelar rapat pleno Rabu (27/5) malam. Dalam rapat tersebut ditegaskan, akan dipilih tiga hingga enam orang untuk menjadi tim teknis yang mengakomodir kesepakatan kedua kubu dalam menghadapi Pilkada serentak Desember mendatang.
"Tim tersebut akan berunding merumuskan mekanisme terbaik selama proses ini. Proses ini tidak mencampuri hukum sama sekali. Soal hukum, banding tetap kita lakukan," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol, Yorrys Raweyai dalam jumpa pers usai Rapat Pleno, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (27/5).
Meski begitu, Yorrys mengaku pihaknya belum menentukan siapa saja yang masuk dalam tim tersebut.
Waketum lainnya, Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan, anggota tim harus merupakan pengurus DPP Golkar yang memahami betul prinsip dan filosofi perjuangan Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG).
"Itu kriteria dasar. Mereka yang paham betul prinsip perjuangan kita. Tidak harus anggota inti TPPG, tapi yang memahami filosofi perjuangannya," ujarnya.
Sementara Sekjen Golkar Munas Ancol, Zainudin Amali mengatakan pihaknya akan segera menentukan beberapa nama dari sekitar 400 nama pengurus Golkar untuk bisa masuk tim tersebut. Menurutnya, tim akan bekerja tanpa mempersoalkan siapa yang akan menandatangani surat pencalonan kepala daerah ke KPU nantinya.
"Soal siapa yang tandatangan itu nanti tunggu tanggal 26 Juli nanti (pembukaan pendaftaran Pilkada)," kata Amali.
Amali mengatakan terlalu dini untuk berbicara mengenai siapa yang akan menandatangani surat pencalonan Pilkada ke KPU nantinya. Hal tersebut, lanjutnya, dikarenakan masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi di kemudian hari.
Amali menambahkan, dalam waktu dekat akan ada penandatanganan kesepakatan kerjasama terkait Pilkada dengan kubu Aburizal Bakrie. Penandatanganan tersebut, lanjutnya, tentunya dengan disaksikan Jusuf Kalla.
"Kita sudah sepakati bahwa penandatanganan itu berlangsung di markas besar DPP Golkar di jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi," ujarnya.
"Tadinya diharap dalam waktu dekat, tapi karena kesibukan keduanya jadi belum. Tapi harus dilaksanakan dalam minggu ini. Sekarang sedang dikomunikasikan ke Pak JK untuk atur. Yang pasti akan disaksikan seluruh pengurus DPP kedua belah pihak," kata Amali lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika