REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Warga Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel mengharapkan pemerintah tidak mencabut subsidi gas 'melon' tiga kilogram karena akan memberatkan ekonomi warga di daerah itu.
"Kami berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan akan mencabut subsidi gas tiga kilogram ini, mengingat perekonomian warga yang melesu," kata Irwandi, salah seorang warga di Pangkalpinang, Rabu (27/5).
Berdasarkan kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Juni tahun ini akan mengujicobakan pencabutan subsidi gas tiga kilogram di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. "Jika subsidi gas ini dicabut maka ekonomi warga semakin sulit, apalagi bulan depan sudah memasuki bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri," ujarnya.
Saat ini, kata dia, berbagai harga kebutuhan pokok, seperti beras, gula pasir dan lainnya sudah naik dan harga kebutuhan pokok itu akan terus mengalami kenaikan hingga lebaran nanti. "Jika harga gas elpiji tiga kilogram ini dikembalikan ke harga keekonomian sesuai mekanisme pasar yaitu kisaran Rp 45 ribu per tabung, maka menambah beban warga memenuhi kebutuhan sehari-harinya," ujarnya.
Ia menilai, kebijakan pemerintah mencabut subsidi ini untuk mencegah pemakaian gas elpiji yang tidak tepat sasaran dengan mengorbankan warga kurang mampu, tidaklah tepat. "Seharusnya pengawasan pendistribusian gas subsisi yang diperketat dan menindak warga mampu dan pelaku usaha yang menggunakan gas bersubsidi tersebut," katanya.
Demikian salah seorang ibu rumah tangga, Tati mengatakan pencabutan gas bersubsidi akan sangat memberatkan ekonomi keluarganya, karena penghasilan suaminya tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan dapur dan biaya sekolah anak-anaknya.
"Saat ini, hampir seluruh harga kebutuhan keluarga naik, apalagi memasuki tahun ajaran baru sekolah, akan menambah biaya pengeluaran keluarga yang cukup besar," ujarnya.
Kebijakan Kementerian ESDM akan mencabut subsidi gas elpiji dan diganti dengan uang tunai melalui kartu yang berisi dana yang dapat diisi ulang setiap bulannya ke masing-masing pemegang kartu tersebut.
"Sampai saat ini, kami belum mendapat tiga kartu yang digulirkan pemerintah, yaitu kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, kartu keluarga sehat, jadi bagaimana mendapatkan uang penganti pencabutan subsidi gas tersebut," ujarnya.