Selasa 26 May 2015 10:30 WIB

Strategi Pemkot Bandung Atasi Prostitusi

Rep: C01/ Red: Yudha Manggala P Putra
Praktik prostitusi.   (ilustrasi)
Foto: EPA/Ennio Leanza
Praktik prostitusi. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pascapenggerebekan kawasan Saritem yang menjadi lokasi prostitusi, Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus melawan praktik prostitusi di wilayahnya. Pemkot menyatakan telah mempersiapkan banyak strategi untuk melancarkan upaya tersebut.

"Dari Pemkot akan konsisten terus-terusan lakukan razia," ungkap Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui di sela Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (25/5).

Ridwan menyatakan banyak razia kos-kosan di seluruh area Kota Bandung yang secara konsisten dilakukan pemerintah daerah meski tidak diketahui warga. Razia yang terus-menerus ini merupakan salah satu upaya pemberantasan prostitusi yang kerap datang dan pergi di suatu wilayah.

Selain melakukan razia rutin, Pemerintah Kota Bandung juga membentuk Satgas khusus untuk memberantas prostitusi. Satgas khusus ini, lanjut Ridwan, dibentuk dengan sistem lintas dimensi. Ridwan menilai pemberantasan prostitusi dapat dilakukan secara komprehensif jika semua pihak berwenang terlibat di dalamnya.

Penanganan prostitusi melalui Satgas khusus lintas dimensi ini juga dapat menangani prostitusi dari berbagai aspek. Pasalnya, praktik prostitusi kerap melakukan bermacam pelanggaran, seperti pelanggaran kewilayahan, pelanggaran sosial, hingga pelanggaran peruntukkan bangunan. Ridwan juga menyatakan nantinya Satgas khusus ini akan bermuara ke kepolisian.

"Kami akan mengecek soal aturan, bisa nggak dilawan dengan aturan. Kalau bangunannya tidak sesuai peruntukkan, kan bisa (dilawan)," tambah Ridwan.

Untuk strategi jangka panjang, Pemerintah Kota Bandung juga akan mengupayakan pembebasan lahan yang kerap dijadikan lokasi prostitusi. Ridwan juga menjelaskan pihaknya akan mengupayakan lobi politik agar pelaku hidung belang dapat diganjar hukuman. Hukuman bagi hidung belang ini, jelas Ridwan sudah diterapkan di Swedia.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Eddy Marwoto menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberantasan prostitusi lintas sektoral ini. Satpol PP sendiri, lanjut Eddy, juga sudah melakukan kerjasama dengan TNI terkait penertiban PKL dan PMKS. Selain itu, pihaknya juga sudah menjalin kerja sama dengan kepolisian dalam hal kamtibmas atau ketertiban umum.

"Bagi kami itu membantu tugas kami lah dalam hal-hal penertiban di Saritem. Saya mendukung sekali hal itu," ungkap Eddy.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement