REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mengelola blok Mahakam dan Freeport usai kontrak dengan pihak asing berakhir. Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Luhut B Pandjaitan mengaku, pemerintah bersikap menghormati setiap kontrak yang ada.
“Tetapi begitu kontrak itu habis masa berlakunya, blok Mahakam dan Freeport itu akan kembali ke pemerintah Indonesia dan kita yang mengelola. Itu tegas dari presiden Jokowi,” katanya, di Jakarta, Senin (25/5).
Jadi, ia mengklaim komitmen pemerintah mengenai hal ini tidak usah dipertanyakan. Sebelumnya, berbagai elemen mahasiswa menggelar demonstrasi untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/5). Mereka mengajukan beberapa tuntutan, diantaranya penolakan perpanjangan kontrak migas di Blok Mahakam dan Freeport. Selain itu, transparansi pengalihan dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan menolak harga BBM diserahkan ke pasar. Menanggapi tuntutan kedua, Luhut mengklaim bahwa dana subsidi dikembalikan lagi ke subsidi.
“Kadang-kadang mereka tidak paham bahwa darimana dana untuk bidang kesehatan, infrastruktur. Disatu sisi subsidi BBM akan membebani anggaran belanja kita,” ujarnya.
Ia juga mengungkap bahwa setelah subsidi BBM dicabut, permintaan minyak yang digunakan nelayan turun 30 persen. Setelah ditelusuri, ternyata saat harga BBM murah, Luhut menyebut nelayan menyelundupkannya. Sekarang setelah harga BBM naik dan margin keuntungan menipis, nelayan akhirnya kembali melaut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika