REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pakar Sejarah Sosial Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang Sumatera Barat (Sumbar) Profesor Saifullah mengatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN harus menekan Pemerintah Myanmar agar tidak semena-mena terhadap muslim Rohingya.
"Lembaga-lembaga dunia dan Asia Tenggara harus memberikan tekanan agar mereka tidak mendiskreditkan umat Islam yang minoritas," kata dia saat dihubungi, Ahad (25/5).
Dia mengimbau umat Islam di Indonesia dan negara lain membantu untuk meringankan beban etnis Rohingya karena kondisinya saat ini memperihatinkan.
Dia menyebutkan, jumlah etnis Rohingya yang meninggalkan negaranya merupakan yang paling banyak sepanjang sejarah. "Sebelumnya mereka juga ada yang meninggalkan negerinya, tapi jumlahnya hanya sampai belasan orang," kata dia.
Selain itu, dia menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menampung muslim Rohingya sementara waktu hingga kondisi fisik mereka stabil. "Dahulukan rasa kemanusiaan dalam menyelamatkan mereka, jangan mendahulukan hukum terhadap mereka," kata dia.
Dia menyayangkan sikap pemerintah yang menanya izin (pasport) saat mereka berada di wilayah Indonesia. "Kondisi mereka saja memprihatinkan, bagaimana mereka memiliki pasport," katanya.
Dia menyarankan PBB dan ASEAN mengurusi mereka sehingga etnis Rohingya kembali ke negara asalnya tanpa ada intervensi dari pemerintah setempat.
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan "manusia perahu" Rohingya yang eksodus dari Myanmar dan Bangladesh perlu diayomi dan disantuni.
Dia berharap PBB memberikan perhatian lebih terhadap etnis Rohingya yang tidak diakui di negara asalnya. Dia mengatakan, terlantarnya etnis Rohingnya mengusik Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Muslim sehingga diharapkan masalah tersebut dapat segera diselesaikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
