REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menuturkan seluruh menteri harus menerima keputusan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak (reshuffle) komposisi Kabinet Kerja. Semua keputusan, kata dia, mutlak di tangan Presiden.

"Karena itu hak prerogatif Presiden sehingga semua menteri harus mematuhi bila dicopot atau dipindahtugaskan," kata Yuddy di Jakarta, Sabtu (23/5).

Yuddy menuturkan, Presiden Jokowi telah memiliki catatan untuk mengevaluasi kinerja para menteri karena setiap hari berkomunikasi dengan pembantunya itu. Yuddy tidak dapat memastikan kapan pengumuman perombakan susunan kabinet karena hal itu merupakan murni hak presiden.

"Reshuffle adalah ranah presiden dan hanya dibicarakan dengan wakil presiden. Jadi, tidak ada yang mengetahui," ungkap Yuddy.

Yuddy berjanji akan menerima secara "lapang dada" jika terkena reshuffle untuk dicopot dari jabatannya atau dipindahtugaskan. Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu menyatakan presiden tentunya memerlukan sosok pembantu yang berkinerja lebih baik untuk duduk sebagai seorang menteri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika