REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menilai Indonesia membutuhkan model kebijakan pemberdayaan ekonomi dari bawah ke atas (bottom up) yang menyeluruh. Hal ini, lanjutnya, bisa menjadi salah satu pilar penyangga kekuatan ekonomi nasional, yakni mengembangkan industri berbasis keunggulan lokal, daerah, dan wilayah.

Maka itu, Yuddy menjelaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama industri rumah tangga atau industri kecil menengah, yang menitikberatkan potensi lokal dan menggunakan sumber daya alam dengan teknologi ramah lingkungan, mendapat pendampingan pemerintah. 

"Serta mendesak penyertaan dana corporate social resoonsibility (CSR), baik dari BUMN, maupun swasta," ucap Yuddy, Sabtu (23/5).

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga perlu menyediakan ketersediaan energi yang terbarukan yang ramah lingkungan untuk ekonomi industri masyarakat. Tujuannya agar pembangunan industri ekonomi dapat berkelanjutan hinggak generasi mendatang dan tidak merusak lingkungan tempat masyarakat itu tinggal.

Hal-hal tersebut, kata Yuddy, sangat ditentukan oleh faktor-faktor lain, di antaranya pemerintahan yang bersih dan kuat, penegakkan hukum, dan kestabilitan politik dalam negeri.

Menurutnya, saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen membangun Indonesia lebih baik, mandiri, demokratis, untuk mingkatkan pembangunan ekonomi yang bersandar pada pro-poor, pro-job, dan pro-growth. "Ini dilakukan agar tercipta Indonesia yang kuat dan makmur," tegasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika