REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelompok Jaringan Nusantara (JN) yang juga kader Partai Demokrat menganggap tuduhan Menteri ESDM, Sudirman Said kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai fitnah dan penistaan politik. Saat itu Sudirman mengatakan pembenahan mafia migas selalu terhenti di meja SBY.

"Hal ini sungguh kami sayangkan, bukannya menjaga kondusifitas dari kegaduhan, Sudirman Said justru menjadikan agenda-agenda kerjanya sebagai alat untuk memfitnah, memukul, dan mendiskreditkan tokoh dan kelompok yang berada di luar kekuasaan," kata Ketua JN, Farhan Effendy saat memberikan keterangan pers terkait polemik pembubaran Petral di Epicentrum, Kuningan, Sabtu (23/5).

Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menertibkan dan mendisiplinkan para jajaran kabinetnya dalam melakukan komunikasi publik. Hal ini karena pemerintah dalam upayanya melakukan perbaikan ekonomi yang sedang melemah, pasti memerlukan dukungan dari semua pihak.

Farhan menilai, pemantapkan kerja pemerintah di bidang ekonomi menjadi wajib bagi jajaran Kabinet Kerja. Karena menurut laporan yang didapatkan JN, ada enam sektor usaha yang sedang terpukul dan harus memecat banyak karyawannya. "Mereka adalah industri tekstil, alas kaki, pertambangan, jasa minyak dan gas, serta industri otomotif," ucapnya.

Sebelumnya, Sudirman Said sempat meramaikan publik karena menyatakan di masa pemerintahan Presiden SBY kerap kali upaya pembenahan mafia migas hanya berhenti di meja kerja presiden. Hal itu terkait upaya pembubaran Petral.

Ikuti Whatsapp Channel Republika