REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP-HIPPI) Suryani Motik mendesak pemerintah agar segera menuntaskan kasus beredarnya beras sintetis berbahan plastik di seluruh wilayah Indonesia.
Desakan juga disulut oleh langkah HIPPI yang tengah memonitor langkah diversifikasi pangan di seluruh Indonesia.
"Kabar keberadaan beras plastik bermula di Bekasi, kemudian menyebar ke wilayah lain dari mulai Sumatera hingga Bali," katanya, Jumat (22/5).
Berkembangnya kabar beras plastik yang belum jelas, kata dia, dipicu oleh ketidakseimbangan antara persediaan dan permintaan beras di pasaran.
Besarnya permintaan sementara persediaan minim mengakibatkan permasalahan beras bermunculan, dari mulai wacana impor, beras oplosan, beras ditimbun hingga beras berbahaya.
Makanya, ia pun mendorong agar anggotanya yang berjumlah sekitar 20 ribu orang bisa membantu meningkatkan produksi beras bagi ketahanan pangan nasional.
Ia pun meminta agar anggotanya aktif memperkenalkan produk pangan yang lain sebagai langkah diversifikasi pangan di Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat Indonesia memiliki banyak pilihan bahan makanan utama, khususnya saat harga beras melambung tinggi.
Ketua Bidang Pertanian Peternakan dan Perkebunan DPP HIPPI Emil Arifin menambahkan, selama ini langkah penyeragaman beras telah dilakukan pemerintah dengan berbagai langkah impor berasl padahal secara budaya, masyarakat Indonesia sebenarnya tidak semua menjadikan beras sebagai makanan pokok.
"Ada jenis lain seperti sagum jagungk singkong dan jenis lainnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika