REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Beredarnya beras sintetis berbahan plastik di kota-kota besar membuat masyarakat resah. Sejumlah kelompok tani juga mendesak pemerintah kota atau kabupaten segera melakukan sidak di pasar-pasar.
Kasi Perlindungan Konsumen, Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Kota Tasikmalaya, Suparman mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan di sejumlah pasar yang ada di Kota Tasikmalaya. Pasar Induk Cikurubuk sebagai pasar terbesar di Priangan Timur juga telah di periksa.
"Semua pedagang beras dari penjual eceran sampai agen besar diperiksa dan hasilnya aman," ujar Suparman kepada Republika, Kamis (21/5).
Suparman menjelaskan, dari hasil sidaknya saat ini tidak ditemukan ada beras plastik yang beredar di Kota Tasikmalaya. Ia mengimbau masyarakat Kota Tasikmalaya untuk tidak terlalu gelisah.
Saat melakukan sidak di sejumlah pasar, Disperndag juga memberi pengetahuan para pedagang soal beras plastik. Menurut Suparman, beras plastik yang sintetis berwarana bening, teksturnya lembut dan tidak ada garis serat putih. Jika dimasak akan membutuhkan banyak air.
Kepala PD Pasar Induk Cikurubuk, Dodi Indra menambahkan, PD pasar bersama pemerintah sudah berupaya dalam rangka menyikapi beredarnya beras sintetis di kota-kota besar. Petugas pasar juga telah melakukan pemeriksaan kepada setiap penjual beras di Pasar Induk Cikurubuk.
"Hasil pemeriksaan hari ini tidak ditemukan tanda-tanda adanya beras sintetis atau plastik," kata Dodi.
Di sisi lain, para petani juga ikut resah dengan ramainya pemberitaan tentang beras tersebut. Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kota Tasikmalaya, Uyun mengatakan, berharap Kementerian Pertanian (Kementan) segera merespon permasalahan beredarnya beras plastik. Menurut Uyun, beredarnya beras sintetis, tidak menuntut kemungkinan ada campur tangan mafia.
Senada dengan Uyun, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) kabupaten Ciamis, Pipin Apilin mengatakan, meski di wilayah Ciamis tidak ada beras palsu. Tapi saat para petani dan masyarakat mendengar berita soal beras palsu, mereka tetap resah.
Menurut Pipin, masuknya beras palsu ke dalam negeri merupakan tugas pemerintah pusat untuk mengantisipasinya. Pada intinya ketahanan pangan itu belum tercapai hingga saat ini. "Jika program swasembada pangan benar-benar dijalankan, saya rasa tidak akan terjadi seperti ini," kata Pipin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika