REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH Zainul Majdi, mengatakan kebijakan Menteri Susi yang melarang masyarakat menangkap benih Lobster merupakan kebijakan yang tidak masuk akal. Sebab, kebijakan tersebut dilakukan tanpa ada solusi yang kongkrit untuk pekerjaan masyarakat.

"Masyarakat dilarang menangkap benih setelah dilarang tidak ada kebijakan lain untuk pekerjaan mereka atau misal pemerintah membeli bibitnya, tidak masuk akal itu," ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Rabu (20/5).

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat seharusnya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat daerah. Namun, kenyataannya kebijakan Menteri Susi menyulitkan para penangkap benih Lobster.

Ia menuturkan, pemerintah pusat harus bisa membuat masyarakat bisa menafkahi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah pusat membeli bibit tersebut. Sebab jika tidak pengangguran akan semakin bertambah.

"Benih itu karunia, dia berkembang tanpa membutuhkan pembiayaan apapun. Malah kalau tidak ditangkap akan mati. Kami mengirim surat ke menteri, tolong dibeli," ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya pun meminta kebijakan tersebut segera direvisi. Sebab, kebijakan tersebut sangat kontraproduktif dan tidak melihat sisi kearifan daerah.

Terpisah, Anggota DPD RI, Parlindungan Purba mengatakan pihaknya akan segera meneruskan keluhan di daerah kepada menteri-menteri terkait. Sehingga bisa diperoleh solusi yang terbaik untuk masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika