REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan KPU harus menjelaskan ke publik alasan beberapa daerah yang anggaran Pilkadanya masih bermasalah. Hal itu agar nantinya bisa ditemukan solusi dari terkendalanya anggaran tersebut.

"KPU harus buka ke publik daerah-daerah yang bermasalah itu kenapa, apakah ketidakadaan anggaran sesuai kebutuhan atau bagaimana," ujarnya saat dihubungi Rabu (20/5).

Pasalnya menurut Titi, hingga saat ini belum diketahui secara spesifik alasan daerah yang anggarannya bermasalah.

"Kalau menyangkut ketidaktersediaan anggaran itu kan harus dicarikan solusi, apakah ditunda pun anggaran tetep ada," ujarnya.

Selain karena alasan anggaran, Titi juga mengkhawatirkan persoalan anggaran juga dikarenakan ada permainan dari Pemerintah Daerah setempat.

"Apakah anggarannya itu tidak tersedia, apakah ada upaya penghambatan Pemda dan Parlemen, atau faktor lain, itu harus jelas dulu," katanya.

Selain itu juga dari alasan tersebut, Pemerintah diharapkan juga bisa menindaklanjuti daerah-daerah tersebut.

"Saya kira memang ada solusi Pemerintah Pusat yakni Kemendagri untuk mencari solusi soal ini, kan dari awal kita ingatkan, ada penambahan biaya hampir 100 persen terutama saat kampanye ditampung negara," ujarnya.

Diketahui, hingga batas terakhir Senin (18/5) kemarin, masih menyisakan lima daerah yang belum menemui kesepakatan anggaran Pilkadan, diantaranya Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan Kabupaten Banggai. Akibatnya, lima daerah ini juga terancam tertunda tahapan Pilkadanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika