REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara partai Demokrat, Ruhut Sitompul menyarankan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menempuh jalur hukum terkait tuduhan fitnah yang dilancarkan Menteri ESDM Sudirman Said. Politikus di Komisi III DPR RI itu menilai, tuduhan dari salah satu menteri di Kabinet Kerja itu merupakan aksi tak tahu diri.
Ruhut mengatakan, jalur hukum akan menjadi satu-satunya jalan agar nama baik imam politiknya itu tetap terjaga. "Ini kan fitnah. Opsi hukumnya (menempuh jalur hukum) ada," kata dia di gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5).
Dia pun mengatakan akan memberikan cara penyelesaian hukum tersebut, sepulangnya SBY dari luar negeri. Sekarang ini, kata Ruhut, SBY sedang berada di Korea Selatan.
Kendati demikian Ruhut juga menilai persoalan fitnah tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Artinya tak perlu lewat jalur pidana. Sebab, menurut Ruhut, SBY akan menerima klarifikasi Sudirman dengan baik. Pun kata dia, SBY sudah meminta klarifikasi tersebut. Hanya saja, sampai hari ini, permintaan itu belum juga dipenuhi.
Diungkapkan Ruhut, memang Sudirman pada Selasa (19/5), mencoba untuk melakukan klarifikasi, yaitu lewat Wakil Ketua Komisi VII, Mulyadi. Mulyadi adalah kader lain dari partai Demokrat di DPR. Hanya, dikatakan Ruhut, alangkah baiknya jika Sudirman mengklarifikasi dengan langsung ke SBY.
"Kita minta beliau (Sudirman) minta maaf saja ke pak SBY. Biar clear (selesai) masalahnya," ujar dia.
Sebelumnya, dalam sebuah wawancara soal pembubaran Petral, Sudirman menyampaikan bahwa periode pemerintahan SBY-Boediono (2009-2014), ada intervensi kuat dari luar PT Pertamina untuk pemberantasan mafia minyak dan gas. Upaya pembenahan pengelolaan minyak dan gas itu, dikatak-n Sudirman selalu kandas di meja Presiden.
Ungkapan tersebut ditanggapi serius oleh SBY. Lewat jejaring sosialnya, Presiden ke-6 RI itu mengatakan difitnah atas pernyataan Sudirman. SBY menilai ungkapan tersebut punya motivasi pencemaran nama baik dan murni fitnah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
