REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan beras sintetis atau beras berbahan baku plastik tak masuk wilayahnya. Kendati demikian, gubernur tetap meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak lengah melakukan pengawasan.

"Belum masuk Jatim dan kami harapkan tidak sampai beredar. Pemerintah dan instansi terkait akan mengawasinya ketat," ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/5).

Ia menjelaskan, Jawa Timur selama ini menjadi lumbung beras yang menyuplai mayoritas kebutuhan beras di Indonesia. Sehingga, kata dia, pintu impor beras ke wilayahnya memang selalu tertutup.

Selain itu pihaknya juga akan semakin memperketat pintu impor beras dan berupaya menekan harga beras. Ini diyakininya sebagai upaya mencegah beras sintetis beredar.

Menurut dia, munculnya beras sintetis karena beras asli harganya melambung, sehingga masyarakat lebih memilih beras yang harganya murah. "Kalau harga beras turun maka otomatis yang palsu akan hilang. Tugas kita sekarang ini mengembalikan harga beras tidak mahal dan terjangkau dan tidak muncul beras palsu atau sintetis," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Pemprov Jatim, lanjut dia, akan menekan harga beras dengan memotong tata niaga beras. Tidak itu saja, selama ini, harga gabah kering panen di tingkat petani hanya Rp 3.500 per kilogram, namun jika beras sudah sampai pasaran harganya meningkat hingga Rp9 ribu per kilogram.

"Besarnya selisih harga dari petani ke pasaran ini yang akan dipotong pemerintah dengan cara memberikan subsidi angkut. Dengan subsidi angkut maka transportasi beras diharapkan bisa ditekan, dan harga beras menjadi murah," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika