REPUBLIKA.CO.ID,BANDAR LAMPUNG -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan prajurit TNI tetap dilarang berpolitik baik nasional maupun dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Tidak ada politik bagi prajurit TNI," kata Jenderal Moeldoko dalam kunjungan kerjanya di Bandar Lampung, Selasa (19/5).

Ia mengatakan, netralitas TNI masih berlaku sampai sekarang. Untuk itu, TNI melarang keras prajuritnya berpolitik praktis baik tingkat nasional maupun di pilkada.

"Jangan coba-coba bermain politik selangkah pun," ia menegaskan.

Dalam politik, menurut dia, posisi prajurit TNI tidak memihak ke kanan dan ke kiri. Jika ada oknum TNI yang bermain politik praktis baik pada pemilu maupun pilkada jelas akan ditindak tegas.

Sanksi yang akan diberlakukan prajurit TNI ketika bermain politik praktis, jelas secara administratif maupun sanksi tegas berupa pemecatan dari kesatuannya.

"Saya melarang dengan tegas dan keras prajurit TNI berpolitik," katanya di Makorem 043 Garuda Hitam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika