REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumpulkan pemilik Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/5). Pertemuan tersebut dilakukan karena rusunami kerap disalahgunakan sebagai tempat prostitusi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat memberikan arahan dalam pertemuan yang dihadiri P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun), Badan Pengelola dan Pelaku Pembangunan rusun di DKI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan aksi tanda tangan anti prostitusi dan narkoba di rusun.
"Warga DKI wajib mempunyai rasa tanggung jawab, Pemerintah Provinsi DKI bersama Polri dan TNI berkomitmen untuk menjalankan pemukiman tertib hunian dan sampah," kata Djarot dalam memberikan sambutan di Balai Kota Jakarta, Selasa (19/5).
Djarot merasa khawatir dengan adanya tempat kos yang dijadikan tempat prostitusi di Jakarta Selatan. Tak hanya itu, prostitusi online juga terungkap terjadi di Rusunami.
"Selama ini kita lalai untuk melakukan kewajiban mendasar, yaitu mendata seluruh penghuni di DKI, terutama di rumah susun. Saya dapatkan info masih agak sulitnya dalam rangka begitu," ujar Djarot.
Djarot mengatakan, sebagai aparatur pemerintah, DKI juga tidak ingin melalaikan tugasnya untuk menjaga ketertiban serta menciptakan rasa aman. Pengelola rusun juga seharusnya tidak mengabaikan tugasnya untuk mengenal lebih jauh penghuni setiap rusun.
"Disamping sebagai pembeli, ia juga warga penduduk yang punya hak dan kewajiban. Siapa saja yang penghuni kita bisa tahu, apakah penduduk asli DKI atau bukan, mungkin saja juga warga negara asing," kata mantan Wali Kota Blitar ini.
Proses pendataan penghuni Rusunami nantinya juga akan memudahkan saat pemilihan Kepala Daerah pada 2017, mendatang. Selain itu juga pendataan dilakukan sebagai antisipasi dijadikan tempat pabrik narkoba maupun sarang teroris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
