REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR, Didik Mukrianto, meminta Menteri ESDM Sudirman Said mengklarifikasi dan meluruskan pemberitaan tentang pemberantasan mafia migas yang disebut selalu berhenti di meja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) waktu menjadi presiden. Didik menilai pernyataan Sudirman tersebut sangat tendensius dan bisa menyesatkan.
"Karena sangat tidak terukur dan cenderung provokatif. Menteri ESDM harus menjelaskan dengan terang benderang pernyataannya tersebut agar terhindar dari fitnah," kata Didik melalui keterangan yang diterima Republika, Selasa (19/5).
Didik mengatakan, sebagai pejabat publik, Sudirman harus berhati-hati dan terukur dalam memberikan pernyataan. Kurangnya kehati-hatian, lanjutnya, dapat mendegradasi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bahkan, kata Didik, bukan tidak mungkin akan berimplikasi pada ranah hukum apabila mengandung penyesatan dan fitnah.
"Fraksi Partai Demokrat akan meminta Komisi terkait untuk memanggil Sudirman Said untuk menjelaskan semuanya. Kami akan buka kembali file-file lama untuk mengukur tingkat validitas pernyataannya," ujarnya.
"Kami akan memohon pihak-pihak terkait untuk mengonfirmasi apa yang dikatakan Sudirman Said. Kami ungkap kebenaran, jangan sampai rakyat dibodohi dengan info-info yang sesat," kata anggota Komisi III itu lagi.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengakui adanya upaya kuat dari lingkungan di luar Pertamina yang berupaya menggagalkan upaya pembubaran Petral sejak lama. Sudirman menyebut, di masa pemerintahan Presiden SBY, kerap kali upaya pembenahan mafia migas ini hanya berhenti di meja kerja presiden.
Terkait pernyataan tersebut, SBY merespon dengan menyebut telah difitnah pemerintahan Joko Widodo. Dalam kasus pembubaran Petral, SBY menuding fitnah telah dibuat Menteri ESDM Kabinet Kerja, Sudirman Said kepada dirinya. SBY berharap Sudirman segera memberikan klarifikasi terhadap pernyataannya tersebut. Ia pun menyayangkan kenapa pemerintahan saat ini terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika