REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy berpendapat waktu enam bulan bukan durasi yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Namun, menurutnya, jika reshuffle benar-benat dibutuhkan, harus dilakukan dalam jumlah terbatas.

"Reshuffle itu hal yang biasa tak usah dipersoalkan, tetapi PPP menilai, kalau pun akan dilakukan, sebaiknya terbatas (jumlahnya)," kata Romy sapaan akrab Romahurmuziy saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP di Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Senin (18/5).

Ia melanjutkan, reshuffle juga harus didasarkan atas evalusi yang memang betul-betul akurat. Jangan sampai, ujarnya, perombakan berujung pada penggantian berikutnya.

"Karena itu, mungkin enam bulan terlalu cepat, setahun adalah waktu yang tepat," jelasnya.

Romy mengaku siap mengikuti jika memang menteri yang berasal dari PPP akan direshuffle. "Kita mengkuti apa yang dimintakan presiden saja. Ketika PPP menempatkan Pak Lukman sebagai Menteri Agama atas permintaan presiden. Tentunya pada saatnya nanti, (jika ada reshuffle) presiden akan berkomunikasi pada partai," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika