REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA— Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan tidak menampik kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Meski begitu, Luhut enggan berkomentar lebih jauh soal isu perombakan kabinet tersebut.

Menurut pensiunan jenderal TNI tersebut, perombakan kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Meskipun mengaku mengetahui, Luhut menekankan, ia tidak punya hak untuk mewakili presiden berbicara isu tersebut. Luhut menyampaian, presiden telah melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya.

“Banyak yang baik, ada yang kurang. Pasti ada (yang kurang). Biasa saja,” ujar Luhut, dijumpai seusai memberikan kuliah umum di kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Senin (18/5).

Luhut mengaku tidak punya gambaran, kapan presisnya Presiden akan melakukan perombakan kabinet. “Semua tergantung beliau (Presiden). Biasa aja minggu depan, bulan depan, bisa saja. Itu hak perogratif presiden, saya tidak berani berkomentar,” ujar Luhut.

Di lain sisi, Luhut juga berharap masyarakat tidak berekspektasi berlebihan terhadap kabinet yang, bahkan belum satu semester bekerja. “Mengevaluasi pemerintahan itu paling tidak enam bulan pertama. 100 hari itu enggak mungkin. Saya sedari awal meyakini, mungkin baru setahun atau 1,5 tahun baru terlihat perubahannya,” tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika